Pencalonan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI Bersifat Politik daripada Strategis Pertahanan

TRIBUN-MEDAN.COM - Pengajuan nama Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi mendapat kritik oleh beberapa pihak.

Di antaranya adalah LBH Jakarta.

Dilansir dari Kompas TV, Menurut Direktur LBH Jakarta Arif Maulana, Jokowi memilih Jenderal Andika Perkasa karena ada kepentingan politik bukan berdasarkan strategis pertahanan.

Jokowi dinilai memiliki kedekatan khusus dengan mertua Jenderal Andika Perkasa, yakni Hendropriyono.

"Saya pikir masyarakat dapat menilai bahwa pencalonan KSAD Andika Perkasa sebagai Panglima TNI didasarkan pada pragmatis politik bukan alasan stategis pertahanan apalagi berbicara pemajuan demokrasi dan hak asasi manusia," kata Arif kepada tim liputan KompasTV, Agi Kurniasandi dan Denny Yosua, Sabtu (6/11/2021).

"Kita tahu ada kedekatan khusus antara mertua calon panglima dengan partai maupun rezim pemerintahan yang berkuasa hari ini," tukasnya.

[embedded content]

Sehingga, dengan dasar seperti itu, LBH Jakarta menilai Presiden Jokowi telah melanggar Undang-undang TNI.

Karena, jika menilik Undang-undang TNI seharusnya yang bergilir menjadi Panglima TNI bukan dari matra darat, melainkan dari matra laut.

"Ini disimpangi oleh Presiden Jokowi. Terlebih kalau kita melihat masa jabatan calon panglima tinggal satu tahun. Ini tentu tidak strategis bagi reformasi TNI ke depan," tutur Arif.

Selain itu, kritik LBH Jakarta juga mengarah kepada profil Jenderal Andika Perkasa yang memiliki rekam jejak buruk terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan kepemilikan harta kekayaan yang fantastis.

"Ini tentu menjadi pertanyaan kita semua. Apakah seorang penyelenggara negara yang memiliki rekam jejak buruk nanti bisa memperbaiki institusi TNI? Yang memiliki banyak PR untuk mereformasi kelembagaannya."

Jangan sampai, lanjut Arif, terjadi impunitas yang difasilitasi oleh negara.

"Penyelenggara yang tidak bersih akan memberikan efek buruk bagi institusinya."

"Saya kira ini menjadi preseden buruk, dan presiden tidak memiliki komitmen pemajuan hak asasi manusia dan demokrasi di negara ini," tutup Arif.

[embedded content]

Berita sudah terbit di Kompas TV